Menilai UU Perampasan Aset telah resmi di sahkan tetapi memiliki ketimpangan dan Ketidakjujuran yang menjadi perhatian semua pakar hukum di INDONESIA bahwa jelas harta tidak wajar pejabat tidak bisa di rampas adalah pesanan politik kotor dan tercium melindungi para koruptor yang telah melakukan kejahatan hukum dengan korupsi.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH meminta UU Perampasan Aset kembali di sempurnakan atau di perbaiki kembali dengan tidak melindungi oknum yang memiliki harta tidak wajar.
Biaya besar yang dikeluarkan negara untuk memerangi korupsi tidak boleh di jegal dengan UU Perampasan aset yang disetting oleh para oknum yang terlibat koruptor.
Bahkan persoalan terjadinya kebocoran uang negara tembus sampai 15.000 Trilyun melalui underinvoicing harus dikejar sampai ke akar akarnya.
Jangan biarkan oknum koruptor memiskinkan INDONESIA dengan menghalalkan segala macam cara merampas kekayaan INDONEIS dengan cara haram dan sistematis menjadi musuh menggunting dalam lipatan.
Masih ada kemampuan negara INDONESIA mengejar semua oknum koruptor atau para wali keluarganya selama 35 tahun ini yang telah merampas kekayaan Indonesia secara kotor.
DPR RI dan MPR RI harus mampu mewujudkan transparansi di mana saat membuat UU Perampasan aset agar publik bisa tau apa saja isinya dan di umumkan secara luas.
Jangan tenggelam dalam permainan kotor untuk melindungi pihak manapun.
Persoalan ini akan terus menjadi perhatian luas seluruh masyarakat bahwa terjadi tumpang pilih hukum didalam UU Perampasan Aset dan merusak asaz keadilan.
Narasumber Prof DR Sutan Nasomal SH,MH


Social Header