BOGOR KABUPATEN,- || Tim investigasi LSM Indonesia Morality Watch (IMW) DPD Jawa Barat mengungkap dokumen mencurigakan berupa Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp10.000.000 atas nama PT Parkir Sembilan Sembilan / PT 99 Parkir, bukan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Dokumen ini dinilai sebagai bukti penyimpangan administrasi sekaligus indikasi kuat kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diduga telah berjalan puluhan tahun.
Dalam dokumen yang diterima redaksi, tertulis jelas bahwa Bendahara Penerimaan adalah PT. Parkir Sembilan Sembilan, yang telah menerima uang sebesar Rp10.000.000 dari Pasar Cikema, Jalan Raya Cibinong, sebagai pembayaran pajak parkir periode Oktober 2026. Tanda bukti ini hanya dibubuhi stempel perusahaan swasta, tanpa tanda tangan maupun stempel pejabat berwenang dari pemerintah daerah.
Ketua DPD Jawa Barat LSM IMW, Edwar, menegaskan: "Ditemukan tanda terima dari PT JAP ke PT 99 Parkir. Ini adalah penyimpangan administrasi juga indikasi kebocoran anggaran pendapatan daerah yang sudah berjalan puluhan tahun." Penemuan ini menimbulkan empat kejanggalan mendasar yang sangat mencurigakan.
Pertama, yang bertindak sebagai Bendahara Penerimaan bukan Bendahara Pemerintah Daerah, melainkan perusahaan swasta. Padahal, pajak parkir adalah jenis PAD yang wajib diterima langsung oleh Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disetorkan ke rekening kas daerah, bukan ke rekening perusahaan.
Kedua, kuitansi tersebut tidak memuat Kode Rekening, tidak ada Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD), tidak ada bukti setoran ke kas daerah, serta tidak ada stempel resmi Pemkab Bogor. Tanpa kelengkapan administrasi ini, aliran uang tidak dapat dilacak ke mana perginya setelah diterima oleh PT 99 Parkir.
Ketiga, istilah "pajak parkir" yang dibayarkan ke pihak perusahaan sangat rancu. Pajak adalah pungutan resmi yang hanya berwenang dilakukan oleh negara. Jika yang menerima adalah pihak swasta, maka ini bukan lagi pajak — dan jika tetap disebut pajak, maka ada dugaan pemungutan ilegal yang berpotensi merugikan keuangan daerah sekaligus membebani masyarakat.
Keempat, nilainya sangat besar untuk satu titik dalam satu bulan saja. Rp10 juta dari satu lokasi, dikalikan 12 bulan berarti Rp120 juta per tahun dari satu pasar saja. "Bayangkan kalau pola ini berjalan puluhan tahun dan di banyak titik. Berapa PAD yang bocor? Satu titik saja 10 juta per bulan. Kalau 10 titik, sudah 100 juta per bulan, 1,2 miliar per tahun. Ini yang kami sebut indikasi kebocoran PAD yang sudah berjalan puluhan tahun," tegas Edwar.
IMW menduga adanya mata rantai yang tidak transparan antara PT JAP dan PT 99 Parkir. Belum jelas dasar hukum apa yang melandasi perusahaan swasta ini berperan seolah-olah sebagai bendahara penerimaan daerah. IMW mempertanyakan keberadaan perjanjian kerja sama, SK Bupati, maupun kontrak pengelolaan yang sah yang seharusnya dapat diakses publik.
Oleh karena itu, IMW secara resmi mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk memeriksa keaslian dokumen tersebut, BPK RI dan Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan audit investigatif menyeluruh, BPKAD membuka data setoran resmi ke kas daerah, Dinas terkait menampilkan dokumen kerja sama, dan Bupati Bogor mengevaluasi seluruh pengelolaan aset dan pendapatan daerah yang melibatkan pihak ketiga. Jika terbukti ada kerugian negara, aparat penegak hukum diminta menindak sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga berita ini disusun, pihak PT JAP, PT Parkir Sembilan Sembilan, BPKAD Kabupaten Bogor, maupun dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini berdasarkan dokumen yang diterima tim investigasi dan pernyataan LSM IMW. Dugaan penyimpangan belum terbukti secara sah. Kami tetap menunggu klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Narasumber : Ketua DPD Jawa Barat LSM IMW, Edwar,


Social Header