Breaking News

Kantor Hukum Nu Bogor Raya Law Firm Tegaskan Polemik Tanah Di Genteng Kp.Sukamanah Itu Hak Milik Keddy Hendrayanto

BOGOR- Polemik kepemilikan lahan seluas kurang lebih 4.665 meter persegi yang berlokasi di Jalan Raya Dekeng Kp. Sukamanah RT.001 RW.001 Kelurahan Genteng, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, akhirnya mendapat penjelasan dari pihak kuasa hukum pemilik lahan yaitu Kantor Hukum Nu Bogor Raya Law Firm.

Tim kuasa hukum pada Kantor Hukum NU Bogor Raya Law Firm 
1.Dr.(C) KP.H.Budi Kasan Besari Adinagara, S.H, M.H, C.I.A
2.Muhammad Lutfi Hidayatullah,S.H
3.Endang Supriyatna,S.H
4.Muhammad Hanafi,S.H

Diwakilkan oleh Muhammad Hanafi, S.H menegaskan bahwa kliennya merupakan pemilik sah atas lahan tersebut berdasarkan riwayat perolehan hak yang jelas. Tanah tersebut diperoleh melalui proses tertulis sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Pemegang bekas Sertifikat HGB Nomor 5 dan Bekas Sertifikat HGB Nomor 8 yang terletak di Jalan Raya Dekeng Kp. Sukamanah RT.001 RW.001 Kelurahan Genteng, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, dengan luas kurang lebih 14.385 meter persegi dan luas kurang lebih
2.220 meter persegi.

2. Bahwa sebagaimana bekas Sertifikat HGB No. 5 seluas kurang lebih 14.385 meter persegi yaitu hasil konversi dari Eigendom 1937, surat ukur No. 165 Tahun 1907 dengan masa berakhir tanggal 23 September 1980. Dan bekas Sertifikat HGB No. 8 seluas kurang lebih 2.220 meter persegi yaitu hasil konversi dari Eigendom 2601, surat ukur No. 239 Tahun 1925 dengan masa berakhir tanggal 23 September 1980.

3. Bahwa kedua bekas Sertifikat HGB tersebut atas nama :
1. Lim Sit Nio
2. Lie Giok Tjiang
3. Lim It (Let) (Let) Nio
4. Lim Ngo An
5. Lim Poppie Nio
6. Lim Perlie Nio
7. Oey Hong Nio
8. Oey Houw Nio
9. Oey Hoey Nio
10. Oey Keng Nio
11. Lim Tjoan Hap
12. Lim Lian Hoa dan
13. Lim Tjoan Ke

4. Bahwa nama-nama diatas yang tertulis sebagai pemegang bekas Sertifikat HGB No. 5 dan bekas Sertifikat HGB No. 8 yaitu berkewarganegaraan Republik

Rakyat Tiongkok, kecuali nama Penggugat Lim Tjoan Ke yang mengganti Status kewarganegaraan Menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana Surat Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 17 September 1964.

5. Bahwa kemudian Penggugat mengganti nama, dari yang semula nya bernama Lim Tjoan Ke, di ganti menjadi Nama Keddy Hendrayanto sebagaimana dengan Surat Pernyataan Ganti Nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tertanggal 26 Maret 1968.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merupakan Pemegang Tunggal dari bekas Sertifikat HGB Nomor 5 dan Bekas Sertifikat HGB Nomor 8 yang terletak di Jalan Raya Dekeng Kp. Sukamanah RT.001 RW.001 Kelurahan Genteng, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, dengan luas kurang lebih 16.650 meter persegi.

7. Bahwa secara historis tanah tersebut mempunyai hubungan hukum yang mengikat kepada Penggugat dan oleh Penggugat dikuasai atau dikelola sebagaimana mestinya, bahkan sekitar 6000 meter persegi tanah milik Penggugat yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat dahulunya dipergunakan sebagai tempat pemakaman atau tempat peristirahatan terakhir keluarga Penggugat.

8. Bahwa tanah yang merupakan keberadaan makam keluarga Penggugat menjadi salah satu bukti historis penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, yang keberadaannya dapat dibuktikan melalui saksi-saksi, masyarakat sekitar, dokumentasi, dan bukti pendukung lainnya.

9. Bahwa Penggugat sudah melakukan Permohonan perpanjangan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk di berlakukan kembali Bekas Sertifikat HGB No. 5 dan bekas Sertifikat HGB No. 8.
 
10. Bahwa sebagaimana Penggugat sudah melakukan Permohonan Perpanjangan Bekas Sertifikat HGB No. 5 dan Bekas HGB No. 8 yang tertuang dalam surat keterangan Nomor 590/36/IV/88 dari Desa Genteng, tertanggal 29 April 1988 yang menyatakan perpanjangan bekas sertifikat HGB No.5 dan HGB No.8 seluas 16.650 dalam proses permohonan haknya Kembali, Adapun objek a quo atau Kelurahan Genteng dahulunya pada saat dikeluarkannya surat keterangan tersebut masuk dalam Pemerintahan kecamatan ciawi, kabupaten DT, II Bogor.

11. Bahwa dalam proses Permohonan Perpanjangan dan berdasarkan Permohonan Penggugat, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat yang menyatakan tidak keberatan atas permohonan perpanjangan Bekas Sertifikat HGB No. 5 dan Bekas Sertifikat No. 8 seluas kurang lebih 14.385 meter persegi dan kurang lebih 2.220 meter persegi.

12. Bahwa masa berakhirnya SHGB milik Penggugat telah berakhir sekitar tahun 1980. Berakhirnya jangka waktu tersebut terjadi ketika Penggugat belum melakukan pengurusan administrasi pertanahan secara lebih lanjut karena kesibukan dan keadaan tertentu.
13. Bahwa Penggugat tetap memiliki kepentingan hukum dan hak prioritas yang melekat sebagai pemegang bekas Sertifikat HGB No. 5 dan Bekas Sertifikat HGB No. 8 untuk mengajukan permohonan pemberian hak kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa adapun kondisi saat ini tanah yang atas dasar bekas Sertifikat HGB No. 5 dan Bekas Sertifikat HGB No. 8 seluas kurang lebih 16.650 meter persegi sudah menjadi beberapa bagian sebagaimana berikut :
1. Lapangan Sepakbola, luas 6.468 meter persegi, NIB : 01094, Hak pakai;
2. Kantor kelurahan Genteng, luas 1.468 meter persegi, NIB : 00017, Hak Pakai;
3. SMP PGRI 17, luas 459 meter persegi, NIB : 01673, hak milik;
4. SMA YPH Plus, luas 590 meter persegi, NIB : 01671, hak milik;
5. Ade Wahyu, luas 236 meter persegi, NIB : 01674, hak milik;
6. Masjid Jami Al Amanah, luas 167 meter persegi, NIB : 01672, hak milik masjid;
7. Jalan Sukamanah, luas kurang lebih 1.781 meter persegi;
8. Dalam penguasaan Penggugat dan termasuk keberadaan kuburan atau pemakaman keluarga Penggugat dengan Luas kurang lebih 5.490 meter persegi;

15. Bahwa Penggugat pernah mengajukan pengukuran kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah yang masih Penggugat Kuasai dengan hasil Sket Pengukuran dalam Sertifikat HGB No. 5 seluas 2.614 meter persegi dan Sertifikat Bekas HGB No. 8 seluas 2.051 meter persegi, akan tetapi Penggugat melalui Pengukuran Digital Aplikasi Bhumi Atr/BPN seluas sekitar 5.490 meter, karena hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional mengikuti batas pagar yang dibangun oleh Tergugat, bukan Pengukuran pada batas yang sebenarnya.

16. Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2021 memberikan ruang atau hak prioritas kepada bekas pemegang HGB untuk memperoleh kembali hak atas tanah, sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan.

17. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki kepentingan hukum yang nyata dan sah untuk mempertahankan riwayat penguasaan, mengajukan permohonan pemberian hak kembali, serta memperoleh pelayanan administrasi pertanahan sesuai ketentuan hukum.

18. Bahwa setelah masa berlaku Sertifikat HGB No.5 dan Sertifikat HGB No. 8 berakhir masanya, Para Tergugat secara tiba-tiba datang dan mengakui sebagai pihak yang memiliki atau berhak atas tanah tersebut, yang pada saat itu terdapat makam atau kuburan keluarga Penggugat.

19. Bahwa dengan muncul nya para Tergugat, kemudian melakukan tindakan penguasaan dan Pembangunan pagar yang tidak sesuai dengan batas-batas yang sebenarnya atas tanah dimaksud tanpa terlebih dahulu menunjukkan dasar perolehan hak yang sah kepada Penggugat.

20. Bahwa dalam proses penguasaan tersebut, Para Tergugat telah melakukan tindakan yang mengakibatkan perubahan bentuk dan kondisi fisik tanah,termasuk merusak, mengubah, atau menghilangkan keberadaan makam keluarga Penggugat yang sebelumnya berada di atas bidang tanah tersebut.

21. Bahwa Penggugat sebagai Pemegang Hak Prioritas atas Bekas Sertifikat HGB No. 5 dan Bekas Sertifikat No. 8 akan melakukan Perbaharuan Sertifikat HGB Tersebut dan Para Tergugat masih mengakui bahwa tanah yang Penggugat Kuasai Adalah milik Para Penggugat.

22. Bahwa Tindakan Para Tergugat terhadap objek tanah dimaksud bukan hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil berupa hilangnya tempat peristirahatan keluarga, terganggunya nilai penghormatan terhadap leluhur, serta hilangnya salah satu bukti historis keberadaan keluarga Penggugat dan ada Pembangunan batas pagar yang bukan batas sebenarnya di atas tanah tersebut.

"Klien kami dalam hal ini Keddy Hendrayanto adalah jelas pemilik yang sah berdasarkan bukti-bukti yang kami kumpulkan dan sudah jelas juga melalui alas hak itu sendiri," kata Muhammad Hanafi kepada media.

Terakhir perlu diketahui juga kegiatan yang kami lakukan di lokasi saat ini seperti pemagaran dan aktivitas lainnya adalah langkah pengamanan atas tanah milik sendiri," tegas dia.redHN.
© Copyright 2022 - JEJAKKASUSGROUP.CO.ID