Aceh Singkil | Kamis 4 Juni 2026
LSM GAKORPAN Pardomuan Tumangger melalui Ketua dan didampingi Mustadin yang mewakili pihak internal, membongkar dugaan ketimpangan realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, untuk Tahun Anggaran 2023 hingga 2025.
Dari hasil penelusuran data realisasi Dana BOS, ditemukan sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal, tidak proporsional, dan berpotensi hanya menjadi permainan administrasi di atas kertas.
Sorotan tajam tertuju pada besarnya anggaran administrasi sekolah yang terus membengkak setiap tahap pencairan. Pada Tahun 2025 Tahap I misalnya, anggaran administrasi sekolah mencapai Rp212 juta lebih, sementara pengembangan perpustakaan hanya Rp600 ribu.
Ironisnya, di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan setiap tahun hingga menembus ratusan juta rupiah, kondisi sarana pendidikan dan kualitas fasilitas sekolah disebut belum menunjukkan perubahan signifikan sebagaimana besarnya dana yang dikucurkan negara.
LSM GAKORPAN juga menyoroti pola penggunaan anggaran yang dinilai tidak konsisten. Beberapa item bahkan tercatat nol rupiah pada sejumlah tahap pencairan, sementara pos tertentu melonjak drastis tanpa penjelasan terbuka kepada publik.
“Kami menduga ada ketimpangan serius dalam realisasi Dana BOS di SMA Negeri 1 Gunung Meriah. Jangan sampai dana pendidikan yang seharusnya menyentuh kebutuhan siswa dan kualitas belajar justru habis pada permainan administrasi,” tegas Ketua DPD LSM GAKORPAN.
Selain itu, lonjakan anggaran pada beberapa pos seperti administrasi sekolah, pengembangan perpustakaan, hingga pemeliharaan sarana prasarana dinilai perlu diaudit secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dugaan mark-up maupun manipulasi laporan kegiatan.
LSM GAKORPAN Pardomuan Tumangger
mendesak Inspektorat, Dinas Pendidikan Aceh, hingga aparat penegak hukum untuk turun melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap realisasi Dana BOS SMA Negeri 1 Gunung Meriah dari Tahun Anggaran 2023 sampai 2025.
“Dana BOS bukan bancakan anggaran dan bukan ruang aman untuk bermain administrasi. Jika ditemukan penyimpangan, maka harus ada pertanggungjawaban hukum,” tutup HUMAS LSM GAKORPAN.
Media Ini Mencoba mengkompirmasi Melalui Bendahara Agar Dikirimkan Nomor Kepsek. Guna Untuk Kompirmasi Terkait Rilis Berita Yang Akan Diterbitkan Mana Tau Ada Yang Mesti Di Tambahkan Atau Di Kurangi
Namun Jangankan Untuk Mengirim Nomor Kepsek Membalas Cat Ataupun Telpon Dirinya Memilih Bungkam. Hingga Berita Ini Diterbitkan
Narasumber: LSM Gakorpan DPD Aceh Singkil
Jurnalis: Rayali lingga Aceh Singkil
Social Header