Jakarta, Nyaris 5 Triyunan anggaran APBN menjadi inceran pejabat diberbagai link kementrian Gubernur Bupati Walikota maupun SKPD Camat Lurah Kades yang menggunakan anggaran APBN Pusat APBD Provinsi APBD Kab APBD Kota diseluruh Indonesia kiranya tahun 2026 ini ini sebagian kepentingan Rakyat secara keseluruhan yang memang butuh jangan hanya pembenan peraturan beragam pajak yang menteror rakyat Indonesia yang saat ini dikeluhkan rakyat Indonesia menjerit tertahan berbagai pihak hanya menjadi penonton atas kebijakan pemerintah pusat provinsi Kab kota seluruh Indonesia ", ujar Komentator lintas dunia Profesor Sutan Nasomal SH MH yang juga Pakar Hukum Internasional, Ekonom menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantor nya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka dibilangan Cijantung Jakarta 1/10/2026 via telpon selulernya.
Sangat ironi kalau melihat APBN Indonesia yang tidak bisa berdampak bagi masyarakat kecil yang semakin susah untuk bisa menutupi kebutuhan kehidupannya. Semua semakin mahal dan lapangan usaha semakin langka untuk bisa di rasakan bagi anak anak muda yang sedang mencari pekerjaan.
Masyarakat harus mengawal APBN 2026 agar tidak di korupsi karena Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati dan mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027 dengan alokasi belanja negara menembus angka rekor tertinggi dalam sejarah sebesar Rp4.106,26 triliun
Jangan hanya segelintir atau sekelompok oknum saja yang menikmati APBN dan rakyat luas tidak merasakan dampak apa apa terutama mudahnya mencari sesuap nasi.
Semakin liar dan banyaknya para oknum tikus berdasi melakukan korupsi di banyak wilayah di badan pemerintahan adalah dari lemahnya pengawasan. Oleh karena itu Prof DR Sutan Nasomal SH,MH meminta semua lapisan masyarakat mengawal anggaran APBN 4.106,26 Trilyun ini di kawal ketat.
Teruslah berisik dan bertindak tegas masyarakat menyikapi para oknum Koruptor agar dijerat hukum dan di penjara sampai mati serta di miskinkan.
Jangan ada lagi penjajahan melalui permainan sistem yang di gunakan oleh banyak oknum di badan pemerintahan untuk menjajah masyarakat.
Tiap terjadi perbuatan Korupsi maka sangat pasti berdampak semakin di miskinkan masyarakat Indonesia.
Sangat miris bila masyarakat semakin miskin tetapi pajak semakin naik mencengkram leher masyarakat lemah.
Kejahatan Korupsi jangan di maafkan dengan alasan apapun dan menodai Keadilan Hukum.
Bila masyarakat luas diam saja membiarkan korupsi subur di bumi Indonesia, maka akan ratusan tahun masyarakat menanggung beban hutang agar bisa di lunasi. Pajak akan semakin mahal. Semua kebutuhan masyarakat juga ikut mahal. Listrik dan BBM juga ikut mahal. Semua dari dampak korupsi yang merugikan rakyat dan negara.
Diam dan hanya menonton saja para tokoh masyarakat Indonesia sama saja menyetujui bahwa para oknum tikus berdasi di dalam pemerintahan menghancurkan NKRI.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Guru Besar Hukum International
Social Header