Agus Setiadi minta pemerintah transparan soal dana penanganan karhutla, memperkuat dukungan bagi relawan, serta menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat terdampak asap._
KALIMANTAN BARAT — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat yang telah berlangsung selama 3 bukan kembali mendapat sorotan. Selain mendesak pemerintah daerah mempercepat pemadaman api, Ketua Persatuan Orang Melayu (POM) sekaligus Koordinator Sentra Inovasi dan Kajian Kebijakan Publik (SIKKAP), Agus Setiadi, meminta pemerintah memberikan perhatian serius kepada masyarakat yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap kebakaran.
Agus menilai, penanganan bencana karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang menjadi korban. Menurutnya, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat perlu bergerak cepat, terkoordinasi, dan memberikan perlindungan nyata kepada warga terdampak.
Ia menyoroti laporan mengenai tingginya kasus ISPA di berbagai wilayah Kalimantan termasuk Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Kesehatan RI, jumlah masyarakat yang terdampak ISPA mencapai ratusan ribu orang termasuk Kalbar. Selain itu, terdapat laporan mengenai korban meninggal dunia di sejumlah provinsi seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Di Kalimantan Barat, Agus menyebutkan dalam satu minggu ini ada 2 korban yang ketahuan meninggal dunia akibat ISPA di Kalimantan Barat, kebetulan satunya ibu mertua saya usia 62 tahun yang meninggal akibat Sesak Napas Parah (ISPA) di RS Untan pada hari Jumat, 9 Oktober 2026 kemaren. Kemudian selang beberapa hari, seorang anak usia 6 tahun meninggal dunia karena ISPA di Sukadana Kayong Utara pada hari Rabu, 14 Oktober. Kasus-kasus tersebut, menurutnya, harus menjadi PERINGATAN KERAS bagi pemerintah daerah agar tidak menganggap sepele dampak kesehatan akibat karhutla sebagai persoalan biasa. Jangan cuma bilang ini sudah ajalnya, karena jodoh dan maut di tangan Tuhan. Tapi ingat, penyebab nya karena menghirup asap karhutla.
Oleh karena itu, Saya minta kepada gubernur, bupati dan wali kota harus segera turun ke rumah sakit mengecek kondisi warganya yang terkena ISPA, jangan dibiarkan mereka dan keluarganya berjuang sendirian. Tunjukkan kepedulian dan perhatian sebagai pemimpin, jangan anggap sepele kesehatan dan nyawa warga yang terkena ISPA. Coba bayangkan jika itu menimpa istri atau anak atau keluarga kita sehingga harus kehilangan nyawa, pasti pedih dan kesal rasanya jika tak dipedulikan,” ungkap Agus dengan nada tinggi.
*Korban ISPA Jangan Dibiarkan Berjuang Sendiri*
“Pemerintah daerah harus proaktif mengecek dan memperhatikan kemungkinan adanya warga yang mengalami gangguan kesehatan baik yang sedang dirawat di rumah maupun di Rumah Sakit, tetapi belum terpantau atau belum terpublikasi. Karena itu, pendataan dan pemantauan korban harus dilakukan secara serius dan cepat. Saya yakin masih ada korban lain di Kalimantan Barat yang saat ini sedang sakit parah karena ISPA, tolonglah segera berikan fasilitas dan penanganan kesehatan nomor satu untuk mereka seperti fasilitas pejabat,” tegas Agus.
Agus menyayangkan apabila masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap karhutla harus menghadapi situasi sulit tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah. Ia menilai, korban membutuhkan kehadiran negara dan peemrintah daerah, terutama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, dan terjangkau. Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan memiliki kemampuan memadai untuk menangani pasien ISPA, termasuk ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, oksigen sesuai kebutuhan klinis, serta fasilitas perawatan yang diperlukan. “Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban bencana justru harus berjuang sendiri untuk mendapatkan pengobatan. Pemerintah harus hadir. Jangan menunggu korban meninggal terus bertambah baru kemudian mengambil langkah serius. Kan tidak mungkin harus di demo dulu baru gerak cepat,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan, seperti pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi risiko kesehatan secara berkala, serta penyediaan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak, lansia, dan masyarakat khususnya yang memiliki gangguan pernapasan. Agus menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas dalam seluruh kebijakan penanganan karhutla. Upaya pemadaman api dan penanganan dampak kesehatan harus berjalan bersamaan, bukan dilakukan secara terpisah.
*Transparansi Dana Penanganan Karhutla*
Selain persoalan kesehatan, Agus turut menyoroti pengelolaan anggaran penanganan bencana karhutla yang mencapai ratusan miliar rupiah dan meminta agar penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi diperlukan agar publik mengetahui besaran anggaran yang diterima, peruntukannya, realisasi penggunaannya, serta manfaat yang telah dirasakan masyarakat di lapangan.
“Dana penanganan bencana harus jelas peruntukannya dan dipublikasikan kepada masyarakat. Berapa yang dialokasikan, digunakan untuk apa, siapa penerimanya, dan bagaimana realisasinya harus bisa diketahui publik. Jangan sampai informasi mengenai anggaran justru menimbulkan kecurigaan dan menjadi bola liar di tengah masyarakat sehingga menimbulkan pergerakan massa,” kata Agus.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak menutup informasi mengenai anggaran tersebut, melainkan menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala melalui kanal resmi yang mudah diakses masyarakat. Menurut Agus, keterbukaan informasi juga penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah munculnya kesalahpahaman yang berpotensi memicu protes atau demonstrasi dari kelompok masyarakat dan mahasiswa. Ia turut menyinggung pemberitaan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum BNPB yang melakukan korupsi dana bencana karhutla. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan anggaran kebencanaan harus ditangani dan ditindak lebih keras, sedangkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran perlu diperkuat agar bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan.
*Perkuat Dukungan Relawan Pemadam di Ketapang dan Kayong Utara*
Agus juga mendesak pemerintah segera memperkuat dukungan terhadap para relawan yang masih berjuang memadamkan kebakaran di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Ia menilai, para relawan yang bekerja di lapangan membutuhkan dukungan nyata, mulai dari peralatan pemadaman, perlengkapan keselamatan, logistik, komunikasi, vitamin, konsumsi bergizi hingga kebutuhan operasional lainnya yang sesuai dengan kondisi dan risiko di lapangan.
Menurutnya, perjuangan relawan tidak seharusnya bergantung semata-mata pada kemampuan pribadi, swadaya masyarakat, atau bantuan yang datang secara sporadis. Pemerintah harus memastikan kebutuhan penanganan darurat dapat dipenuhi melalui mekanisme yang jelas, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Relawan sedang berjuang menghadapi api dan risiko di lapangan. Mereka membutuhkan dukungan nyata. Pemerintah harus memastikan bantuan dan anggaran yang tersedia benar-benar menjangkau petugas serta relawan yang bekerja memadamkan kebakaran,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, instansi terkait, dan unsur masyarakat agar penanganan kebakaran berjalan lebih efektif dan cepat.
*Pemprov Kalbar Diminta Segera Mengambil Langkah Nyata*
Agus menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman titik api, perlindungan masyarakat dari paparan asap, pelayanan bagi pasien ISPA, hingga transparansi pengelolaan anggaran. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan imbauan kepada masyarakat, tetapi juga menunjukkan tindakan nyata yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Ada beberapa langkah yang menurutnya perlu segera dilakukan, yakni mempercepat pemadaman dan mencegah meluasnya kebakaran, memperkuat layanan kesehatan bagi korban ISPA, memastikan ketersediaan fasilitas perawatan yang memadai, memberikan dukungan operasional kepada relawan, serta membuka informasi penggunaan anggaran penanganan karhutla, serta memberikan vitamin dan supplemen untuk memperkuat imun/daya tahan tubuh warga.
Agus juga meminta adanya pendataan korban yang terkoordinasi antara dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan pemerintah daerah agar kondisi kesehatan masyarakat terdampak dapat dipantau secara lebih menyeluruh dan cepat. “Pemerintah harus hadir untuk masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Jangan sampai ada warga yang kehilangan nyawa karena terlambat mendapatkan pertolongan atau tidak memperoleh pelayanan yang semestinya. Penanganan karhutla bukan hanya soal memadamkan api, tetapi juga menyelamatkan manusia,” ujarnya. Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret, membuka informasi yang dibutuhkan publik, serta memastikan setiap bantuan dan anggaran penanganan bencana digunakan secara tepat sasaran. “Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah tindakan nyata, pelayanan kesehatan yang layak, dukungan bagi relawan, dan transparansi penggunaan anggaran. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tutup Agus Setiadi.
*Agus Setiadi SE*
*Ketua Umum Persatuan Orang Melayu (POM)*
*Koordinator Sentra Inovasi dan Kajian Kebijakan Publik (SIKKAP)*
Sutomo
Social Header