ACEH SINGKIL | Jumat 18 September 2026. Dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp21 miliar menjadi sorotan di tengah masih adanya persoalan pemulihan masyarakat terdampak banjir, khususnya petani dan peternak.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil didesak membuka secara transparan ke mana saja dana tersebut diperuntukkan, program apa yang dibiayai, serta berapa realisasi yang telah digunakan.
Budi Harjo, Pemerhati Daerah, mempertanyakan sejauh mana keberadaan anggaran tersebut memberikan dampak nyata kepada masyarakat yang terdampak banjir.
“TKD Rp21 miliar itu bukan angka kecil. Pertanyaannya sederhana: petani dan peternak korban banjir mendapatkan apa? Jangan sampai masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupannya, sementara publik tidak mengetahui ke mana anggaran tersebut diarahkan,” tegas Budi.
Budi meminta Pemkab Aceh Singkil membuka rincian penggunaan TKD, termasuk OPD pengelola, nama program, pagu anggaran, realisasi, jumlah penerima manfaat, serta hasil kegiatan.
Ia juga meminta Pemkab menjelaskan secara terbuka apakah terdapat anggaran yang diarahkan untuk pemulihan lahan pertanian, bantuan bibit, ternak, pakan, sarana produksi, maupun bentuk bantuan lainnya bagi masyarakat yang terdampak banjir.
“Kalau memang ada anggaran untuk pemulihan petani dan peternak, buka datanya. Berapa anggarannya, siapa penerimanya, di kecamatan dan desa mana, serta sudah sejauh mana realisasinya,” ujarnya.
Selain keterbukaan data, Budi meminta BPK memberikan perhatian terhadap pengelolaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Menurutnya, permintaan keterbukaan bukan berarti menuduh adanya penyimpangan.
“Kami tidak menuduh. Kami meminta transparansi. Kalau penggunaannya benar dan sesuai aturan, buka datanya kepada publik. Kalau ada yang belum terealisasi, jelaskan alasannya,” kata Budi.
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama warga yang kehilangan sumber penghasilan akibat banjir.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan angka Rp21 miliar. Rakyat ingin melihat manfaatnya. Petani ingin kembali bertani, peternak ingin kembali beternak. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton dari besarnya anggaran yang masuk ke daerah,” pungkas Budi Harjo.
Narasumber: Budi Harjo
Jurnalis: Rayali lingga Aceh Singkil
Social Header