Empat Lawang – Tim Investigasi Nasional Jejak Kasus Grup yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Empat Lawang agar bekerja secara profesional, proporsional, serta berpedoman pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan.
Ketua Tim Investigasi Jejak Kasus Grup, Syafri, S.M, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap spesifikasi merupakan hal yang sangat penting guna menjamin kualitas hasil pekerjaan sekaligus menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
"Jangan sampai terjadi penyimpangan dari spesifikasi yang telah ditentukan. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku agar hasilnya berkualitas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujarnya.
Menurutnya, berbagai persoalan proyek bermasalah maupun hasil pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal harus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pembangunan.
Tim Investigasi Jejak Kasus Grup berharap seluruh jajaran PUPR Kabupaten Empat Lawang dapat menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Selain itu, Syafri menegaskan bahwa kepatuhan terhadap spesifikasi dan aturan yang berlaku merupakan salah satu upaya untuk menjaga dunia konstruksi agar tidak kembali tercoreng oleh berbagai persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun keuangan negara.
Ia juga mengingatkan bahwa peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak mengatur besaran keuntungan penyedia. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan memahami ketentuan yang berlaku secara utuh dan tidak menafsirkan aturan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
Tim Investigasi Jejak Kasus Grup berharap seluruh pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Empat Lawang dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (Syafri)
Social Header