Bandung, || Ratusan pekerja tambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat (6/2/2026). Mereka membawa dump truk sebagai bentuk protes atas nasib mereka yang terkatung-katung sejak aktivitas pertambangan dihentikan sementara.
Para pekerja ini datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor, seperti Cigudeg, Rumpin, hingga Parungpanjang. Kedatangan mereka bahkan sempat memblokir ruas Jalan Diponegoro dan mengepung gerbang utama Gedung Sate.
Dalam aksi tersebut, para pekerja menyuarakan keresahan mereka terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan sejak September 2025.
Kebijakan yang awalnya disebut sementara ini dinilai tidak pernah memberikan kejelasan lebih lanjut, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan pekerja di sektor pertambangan. Massa aksi mendesak agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau perwakilan dari Pemprov Jabar menemui mereka secara langsung.
"Gubernur, wakil gubernur, minimal sekda turun ke bawah. Kita hanya ingin berdiskusi," ujar koordinator aksi Yadi Suryadi.
Yadi menegaskan bahwa penghentian aktivitas tambang yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan telah berdampak besar pada kehidupan para buruh. "Katanya sementara, tapi tidak ada kejelasan sementara itu sampai kapan. Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat," ujarnya.
Dampak Penghentian Tambang
Menurut Yadi, kebijakan penghentian tambang tidak hanya merugikan buruh tambang, tetapi juga pengusaha dan masyarakat di sekitarnya. Ia bahkan berpendapat bahwa kondisi ini justru menguntungkan pihak luar Jawa Barat karena kebutuhan material bangunan harus dipasok dari daerah lain.
Dampak lainnya juga mulai dirasakan di pasar. Harga bahan material bangunan di Jawa Barat dilaporkan melonjak tajam akibat terhentinya produksi tambang lokal.
"Harga bahan material bisa naik sampai dua kali lipat. Ini jelas menghambat pembangunan," tuturnya.
Melalui aksi ini, para pekerja tambang menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memberikan kepastian kebijakan dan jaminan hukum bagi usaha pertambangan yang telah memiliki izin resmi.
Mereka menuntut kejelasan bagi perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), maupun yang sedang dalam proses perpanjangan izin.
Tabel: Daftar Dampak Penghentian Tambang
Berikut adalah rangkuman dampak yang dirasakan akibat penghentian aktivitas pertambangan di Jawa Barat menurut para pengunjuk rasa:
Aksi Berlanjut
Aksi di Gedung Sate ini dipastikan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Yadi menyatakan bahwa massa dari berbagai daerah lain akan terus berdatangan untuk menyampaikan tuntutan yang serupa. Harapan masyarakat bahwa pemimpin Jawa Barat (KDM) harus peka dan bijaksana bahwa masyarakat butuh lapangan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Masyarakat harus makan dan bertahan hidup dan mencukupi keluarganya. Bila ijin tambang ditutup siapa yang mau memberikan biaya hidup bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Jawa Barat saat ini masih menjadi provinsi yang sangat miskin kehidupan masyarakatnya.
"Dari aliansi semua. Ini datang dari Bogor, dari Subang, dari Padalarang, dan dari daerah lainnya. Dan kita akan terus berdatangan, karena di sini banyak, selain masyarakat yang terdampak," pungkasnya
Narasumber : Yadi Suryadi
Jurnalis : Jhon Depok
Editor : Nofis
Social Header