Aceh Singkil | Selasa 19 Agustus 2025. Media Jejak Kasus Group
HALUAN ACEH- Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Wilayah Aceh Singkil Khabakasah meminta kepada Bupati Aceh Singkil mencopot Plh BKPSDM dan mengevaluasi seluruh ASN bidang Informasi Kepegawaian (Inka) yang dinilai tidak tegas dalam melaksanakan perekrutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) di mana banyak temuan peserta siluman.
Hal ini disampaikan Khabakasah akibat ketidakmampuan Plh BKPSDM lah mengakibatkan banyak peserta siluman dilantik sehingga para tenaga honorer yang betul-betul mengabdi menjadi terzalimi.
“Plh BKPSDM itu harus dicopot, selain ketidakmampuannya mengurusi bawahan, ia juga memaksakan anak kandungnya masuk sebagai peserta P3K padahal sudah jelas anaknya ini tidak memenuhi syarat ikut seleksi,” ucap Khabakasah. Selasa 19 Agustus 2025.
Khabakasah juga menyebutkan, akibat banyaknya indikasi peserta siluman merugikan keuangan negara milyaran rupiah, dan perlu di tindak tegas.
“Kami mengapresiasi pernyataan Wakil Bupati yang katanya segera membentuk Satgas dalam penanganan P3K siluman yang lulus baik dari tahap satu hingga tahap 3 yang baru saja dilantik kemarin, semoga disegerakan kami akan ikut memantau,” ujarnya.
Namun sebelum membentuk Satgas, kepala daerah harus terlebih dahulu mengganti Kepala BKPSDM serta Kabid dan Kasi yang membidangi perekrutan P3K.
“Kalau belum dicopot mereka-mereka yang bertanggung jawab akan pelaksanaan perekrutan P3K ini, maka saya yakinkan percuma saja Satgas dibentuk toh tak akan ada eksekusi berarti,” imbuhnya.
Ia juga menyebut, misal ada 500 peserta siluman lulus P3K berapa sudah kerugian negara selama satu tahun dan berapa puluh milyar bila mereka diperpanjang selama 5 tahun, maka Satgas harus cepat bekerja menindaklanjuti laporan-laporan tersebut agar uang negara bisa terselamatkan, terang Khabakasah.
Narasumber: LSM LPPNRI Khabakasah Aceh Singkil.
Jurnalis: Rayali lingga Aceh Singkil
Social Header