Aceh Singki | Saptu 30 Mai 2026
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Penegak Hukum Republik Indonesia (LSM KPK RI) Kabupaten Aceh Singkil, Dedi Sumanto, menyuarakan kritik keras terkait laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SPF SDN 3 Rimo.
Berdasarkan data laporan penggunaan dana mulai dari Tahun Anggaran 2022 hingga Tahun Anggaran 2025 yang diterimanya, Dedi menyoroti adanya ketimpangan alokasi anggaran yang didominasi oleh pos belanja administrasi dan honorarium, sementara alokasi untuk kegiatan inti pendidikan dinilai minim.
"Kami melihat adanya pola penggunaan dana yang cenderung tidak proporsional. Anggaran yang seharusnya difokuskan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar justru tersedot besar ke pos administrasi dan pembayaran honor," ujar Dedi Sumanto
Temuan Data Realisasi Anggaran
Dalam data yang dirilis, tercatat alokasi dana yang mencapai ratusan juta rupiah selama kurun waktu tersebut terdistribusi dengan komposisi yang menurut Dedi mengkhawatirkan.
Poin-poin yang dikritisi antara lain:
1. Dominasi Pos Administrasi dan Honorarium:
Angka yang sangat besar terlihat jelas pada pos Administrasi Kegiatan Sekolah dan Pembayaran Honor. Sebagai contoh pada TA 2024 Tahap I, pos administrasi mencapai Rp20.756.001 dan honor Rp12.450.000. Hal serupa terlihat konsisten terjadi di hampir setiap tahapan anggaran dari tahun ke tahun.
2. Minimnya Alokasi untuk Kegiatan Inti:
Sementara itu, anggaran untuk Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler seringkali tercatat sangat minim, bahkan di beberapa tahap nilainya hanya ratusan ribu rupiah. Pada TA 2025 Tahap I dan II, pos ini hanya teralokasi Rp325.000.
3. Nol Rupiah di Pos Penting:
Dedi juga menyoroti banyaknya pos vital yang nilainya Rp0 (nol) secara berturut-turut dalam beberapa tahun, seperti pengembangan profesi guru, penyediaan alat multimedia pembelajaran, serta kegiatan asesmen/evaluasi yang sempat kosong di beberapa periode."Bagaimana kualitas pendidikan bisa meningkat jika anggaran untuk alat peraga, media belajar, dan pengembangan kompetensi guru justru tidak ada atau dinolkan? Padahal dana BOS bersumber dari negara untuk kemajuan pendidikan," tegasnya.
Minta Transparansi dan Akuntabilitas
Dedi Sumanto menegaskan, kritik ini disampaikan bukan untuk mencari kesalahan, namun demi perbaikan tata kelola keuangan sekolah yang lebih baik dan berkeadilan.
"Kami meminta pihak sekolah dan pengelola dana agar lebih transparan. Pastikan setiap rupiah yang diterima benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh siswa dan berdampak pada mutu pendidikan, bukan hanya habis untuk operasional administratif semata," pungkasnya.
Lebih lanjut, pihaknya berharap agar ke depannya komposisi anggaran dapat diseimbangkan, dengan prioritas utama pada fasilitas belajar dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sekolah tersebut.
Media Ini Mencoba mengkompirmasi Kepsek SDN 3 Rimo. Guna Untuk Meminta Stetmen Beliau.Senin 26 Mai 2026. Melalui Via Chatingan WA Baik Telpon Suara.Terkait Rilis Berita Yang Akan Diterbitkan Namun Kepsek SDN 3 Rimo Tersebut Memilih Bungkam Abaikan Chatingan Dan Telpon. Hingga Berita Ini Diterbitkan
Narasumber: HUMAS DPC LKPK RI ACEH SINGKIL Bapak Dedi Sumanto
Jurnalis: Rayali lingga Aceh Singkil
Social Header