Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Empat Lawang menuai sorotan. Paket makanan yang dibagikan kepada siswa dilaporkan tidak disertai keterangan harga maupun informasi nilai gizi, memicu pertanyaan publik soal transparansi dan standar kualitas.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pelajar di Kabupaten Empat Lawang menjadi perhatian sejumlah pihak. Berdasarkan pantauan di lapangan, paket makanan yang diterima siswa tidak dilengkapi notice atau keterangan terkait harga per porsi maupun kandungan gizinya.
Kondisi ini dinilai berpotensi mengaburkan transparansi penggunaan anggaran, sekaligus menyulitkan publik untuk menilai apakah makanan yang disajikan telah sesuai standar gizi yang ditetapkan.
Ketua Kimprojamin Empat Lawang, Ujang Abdullah, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap paket MBG.
“Kalau ada keterangan dalam setiap paket, masyarakat bisa mengetahui berapa anggaran per porsi dan kandungan gizinya. Jadi semuanya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kejelasan komposisi makanan juga penting untuk memastikan kualitas dan higienitas konsumsi siswa.
“Standar jenis makanan dan gizinya harus jelas. Jangan sampai program ini hanya sekadar membagikan makanan tanpa memperhatikan kualitas,” katanya.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Terlebih, isu dugaan penyimpangan anggaran MBG sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian. Minimnya informasi dinilai berisiko jika terjadi masalah kesehatan pada siswa.
“Kalau tidak jelas, dikhawatirkan bisa berdampak fatal, misalnya keracunan massal. Ini harus diantisipasi sejak awal,” tegas Ujang.
Keluhan serupa disampaikan oleh salah satu wali murid, Eli. Ia mengaku masih mempertanyakan kualitas menu yang diterima anaknya di sekolah.
“Kami ingin tahu sebenarnya berapa harga per porsi dan nilai gizinya. Itu hak kami sebagai penerima manfaat,” katanya.
Ia juga menyoroti variasi menu yang dinilai kurang beragam.
“Sering kali menunya ayam tepung dengan potongan kecil, dalam seminggu bisa berulang beberapa kali. Kami jadi bertanya, apakah memang seperti itu standar dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait, termasuk penyelenggara program MBG di tingkat daerah, belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme penentuan menu, standar gizi, maupun rincian anggaran per porsi.
Publik berharap adanya penjelasan terbuka dari pihak berwenang guna memastikan program MBG berjalan transparan, tepat sasaran, serta benar-benar memenuhi kebutuhan gizi siswa. (Syafri)
Social Header