Aceh Singkil | Selasa 14 April 2026
Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil kian mempertegas adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Berdasarkan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat, lambannya proses ini diduga kuat dipengaruhi oleh tarik-ulur kepentingan politik di kalangan elit yang belum menemukan titik temu.

Aktivis Mahasiswa Aceh Singkil, Syahrul Amri Syahputra S, menilai kondisi tersebut bukan lagi sekadar dinamika biasa dalam pemerintahan, melainkan telah mencerminkan adanya pengabaian terhadap kepentingan rakyat.

“Keterlambatan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai hal yang wajar. Ketika APBK tidak kunjung disahkan, maka secara langsung pemerintah dan DPR telah menunda hak-hak masyarakat. Ini adalah bentuk kelalaian yang berdampak nyata,” tegasnya.

Menurutnya, APBK merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Setiap keterlambatan pengesahan berarti memperlambat realisasi program-program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program sosial.

Syahrul juga secara tegas mengkritik peran legislatif, khususnya DPRK, yang dinilai belum menunjukkan posisi sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

“DPR adalah representasi rakyat. Namun dalam situasi ini, publik justru melihat adanya kesan bahwa kepentingan politik lebih diutamakan dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Ini tentu menjadi catatan serius bagi integritas lembaga perwakilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dinamika politik tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda kewajiban konstitusional. Justru dalam situasi seperti ini, dibutuhkan sikap kenegarawanan dan kepemimpinan yang kuat untuk mengedepankan kepentingan publik di atas segala kepentingan lainnya.

“Rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari konflik kepentingan di tingkat elit. Jabatan yang diemban adalah amanah, bukan alat tawar-menawar politik yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat,” lanjutnya dengan nada tegas.

Lebih jauh, Syahrul menyampaikan bahwa kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan apabila tidak segera diselesaikan secara serius dan bertanggung jawab.

Ia mendesak agar seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, segera menghentikan polemik yang tidak produktif dan mengambil langkah konkret untuk mengesahkan APBK tanpa intervensi kepentingan sempit.

“Jika keterlambatan ini terus berlanjut, maka publik berhak mempertanyakan komitmen dan keberpihakan para pemangku kebijakan. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas mutlak, bukan sekadar retorika,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Syahrul menekankan bahwa momentum ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pemimpin daerah untuk kembali pada esensi kepemimpinan yang sejati, yakni melayani dan melindungi kepentingan rakyat.

“Pemimpin sejati adalah mereka yang memastikan rakyat tidak menjadi korban dari dinamika politik. Jika itu tidak mampu diwujudkan, maka patut dipertanyakan untuk siapa sebenarnya kekuasaan itu dijalankan,” tutupnya.

Narasumber: Aktivitas Mahasiswa Sahrul 

Jurnalis: Rayali lingga Aceh Singkil