Bogor, Sorotan mencuat setelah adanya korespondensi resmi antara DPC Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara ( PWOIN ) kab Bogor dengan BKPSDM kab Bogor terkait pengadaan perangkat teknologi informasi serta viralnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ).
Dugaan bermula dari surat balasan BKPSDM kab Bogor no 800/4471-sekre merupakan respon atas 2 surat sebelumnya dilayangkan DPC PWOIN kab Bogor.
surat 1 perihal : permintaan klarifikasi atas pengadaan laptop dan tablet BKPSDM ( 3 nov 2025 ).
surat 2 / somasi perihal : klarifikasi ulang ( 3 Des 2025 ).
Berazaskan fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU NO 40 thn 1999 tentang pers serta UU no 14 THN 2008.
Beberapa poin utama yang menjadi perhatian:
1. *Pengadaan Laptop dan Tablet*: Pengadaan laptop dan tablet senilai Rp567 juta dipertanyakan, dengan spesifikasi yang disebutkan tapi rincian jumlah unit, harga satuan, dan identitas penyedia belum dipublikasikan, jawaban surat yang cukup lama dan tidak substansi menimbulkan kecurigaan.
2. *LHKPN Pejabat*: Data LHKPN pejabat menunjukkan kenaikan nilai kekayaan yang signifikan ketidak wajaran memicu diskusi publik tentang laman resmi KPK thn 2022 rp.893 juta ( dibawah 1M ) thn 2023 Rp. 6.97M, thn 2024 Rp. 7.47M, thn 2025 ( lapor Januari 2026 ) Rp. 8.54M, kenaikan yang meroket ada kejanggalan atau ketidak wajaran dalam kurun waktu relatif singkat dalam berkarir di Pemerintah daerah Kab Bogor tapi perlu diingatkan bahwa LHKPN merupakan instrumen transparansi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.
3. *Promosi Jabatan*: Penempatan pejabat mutasi dari luar daerah ke Kabupaten Bogor dan dalam jangka waktu tidak lama langsung menduduki jabatan strategis kepala UPT pajak daerah kelas A Sukaraja Bappenda kab Bogor belum lama dilantik Minggu terakhir bulan Januari 2026 memunculkan diskursus tentang sistem merit dan potensi konflik kepentingan dikaitkan dengan *dugaan kerabat dekat dengan penguasa BKPSDM kab Bogor* selain isu promosi jabatan perhatian publik juga mengarah skema Upah Pungut ( UP ) yang akan diterima kepada kepala UPT bappenda sukaraja tersebut berkisar sampai 120 juta / triwulan pertanyaannya apakah ada kaitan penyalahgunaan wewenang, rekam jejak karir dipemda kab bogor sedangkan masih banyak ASN yang setara tidak dipromosikan dugaan mal administratif / ETIK selain itu dalam konteks nepotisme definisi diantaranya mengenai tindakan penyelenggara negara yang menguntungkan keluarga atau kroninya secara melawan hukum dengan data yang cukup silahkan masyarakat sudah bisa menilai sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pemerintah kab Bogor.
Masyarakat sipil menagih komitmen Bupati Bogor dikaitkan dalam salah satu forum publik yang menyampaikan untuk transparansi dan akuntabilitas terutama terkait "titip-menitip jabatan" serta membuka ruang pelaporan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses mutasi dan promosi ASN dalam pernyataannya bupati menegaskan bahwa pelapor akan dijamin keamanannya serta laporan akan di tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
klarifikasi terbuka dan transparansi dari viralnya rekening pejabat yang meroket sampai proses rotasi yang janggal dinilai penting untuk menjaga kepercayaan, yang menjadi pertanyaan publik apakah bupati *maintenance Penguasa BKPSDM kab Bogor atau copot* karna sudah menjadi sorotan masyarakat namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan menjadi edukasi :
- Dugaan rekening gendut.
- nepotisme rotasi ASN.
Diperlukan proses adil, transparan dan sesuai dengan asas praduga tak bersalah.
action satu kata *COPOT* penguasa BKPSDM kab bogor dengan mekanisme yang ada dan kelembagaan vertikal yang ada diwilayah kab Bogor harus netral dengan mendukung program pemberantasan korupsi salam hormat, ujar pemerhati akar rumput Rizkan S Harahap.
Narasumber : Rizkan S Harahap
Social Header