Mahasiswa Pancasila— Kalangan mahasiswa kembali menyoroti efektivitas pelaksanaan program sosial pemerintah, khususnya terkait transparansi dan proporsi anggaran bantuan makanan.
Dalam sejumlah temuan lapangan, anggaran per porsi disebut berada di kisaran Rp. 13.000–Rp. 15.000, sementara nilai makanan yang diterima masyarakat berkisar Rp. 8.000–Rp. 10.000. Sisanya dialokasikan untuk biaya operasional.
Mahasiswa Pancasila sebagai pengawas kebijakan publik menegaskan bahwa mereka tidak menolak adanya biaya operasional dalam setiap program sosial. Namun, proporsi dan efektivitasnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ketua Umum Mahasiswa Pancasila, Verga Aziz, menyatakan bahwa dalam konteks kebijakan publik, selisih angka bukan sekadar hitungan administratif.
> “Bagi negara, Rp. 5.000 mungkin terlihat kecil dalam struktur anggaran. Namun bagi rakyat kecil, itu bisa menjadi selisih antara cukup dan tidak cukup. Di situlah sensitivitas kebijakan diuji,” ujar Verga dalam pernyataan tertulisnya.
Mahasiswa menilai, program sosial yang berada dalam koordinasi kementerian teknis seperti Kementerian Sosial Republik Indonesia harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berorientasi pada manfaat langsung bagi penerima.
Transparansi rantai distribusi, efisiensi pengadaan, serta pengawasan publik menjadi faktor krusial dalam menjaga kualitas belanja sosial.
Dalam refleksi yang lebih luas, Mahasiswa Pancasila melihat adanya pola kebijakan nasional yang cenderung menekankan percepatan: belanja dipacu, impor dikomitmenkan, pinjaman diambil, sementara risiko fiskal dan dampak jangka panjang dijadwalkan untuk evaluasi kemudian.
Di sisi lain, data menunjukkan rata-rata lama sekolah nasional masih berada di kisaran setara SMP. Kondisi ini dinilai menjadi ironi di tengah ambisi percepatan pembangunan dan transformasi ekonomi.
> kita sedang mempercepat mobil pembangunan, sementara kualitas pengemudi belum sepenuhnya dipersiapkan. Kecepatan tanpa kualitas adalah cara paling cepat menuju masalah yang lebih besar,” tegas Verga.
Mahasiswa menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan. Sebaliknya, mereka mendukung percepatan kemajuan nasional selama dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, kualitas tata kelola, dan keberpihakan pada rakyat.
> Tugas mahasiswa bukan hanya berteriak di jalan, tetapi memastikan negara tidak berjalan terlalu cepat ke arah yang salah,”pungkasnya.
Mahasiswa Pancasila menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan kebijakan, agar pembangunan nasional tidak hanya cepat secara angka, tetapi juga kuat secara fondasi dan adil dalam dampaknya bagi masyarakat.
Narasumber : Ketua Umum Mahasiswa Pancasila, Verga Aziz
Social Header