Mahasiswa pancasila — Realisasi APBN Januari 2026 mencatat defisit sebesar Rp 54,6 triliun, meningkat hampir dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan belanja negara tercatat 25,7% secara tahunan (year on year), bahkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) melonjak hingga 128,9%.
Merespons hal tersebut, Mahasiswa Pancasila sebagai pemantau kebijakan publik menyampaikan keprihatinan terhadap arah fiskal pemerintah di awal tahun anggaran.
Ketua Umum Mahasiswa Pancasila, Verga Aziz, menyatakan bahwa secara teori makroekonomi, belanja negara memang dapat menjadi instrumen stimulus untuk mendorong pertumbuhan. Namun dalam praktik tata kelola, percepatan belanja tanpa penguatan kualitas dan akuntabilitas berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang.
“Belanja negara boleh dipercepat, tetapi perhitungan dampaknya tidak boleh diperlambat. Pertanyaannya sederhana: jika kualitas belanja tidak ikut naik, apakah yang tumbuh nanti ekonomi atau hanya beban fiskal. tegas Verga dalam keterangan tertulisnya.
Mahasiswa menilai lonjakan signifikan pada belanja K/L perlu diawasi secara ketat, terutama menyangkut efektivitas program, ketepatan sasaran, serta transparansi realisasi anggaran. Defisit pada awal tahun memang bukan hal yang luar biasa dalam siklus APBN, namun tren peningkatan yang tajam harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Menurut Mahasiswa Pancasila, pemerintah perlu memastikan bahwa:
1. Belanja produktif lebih dominan dibanding belanja administratif.
2. Proyek yang dibiayai memiliki multiplier effect nyata terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
3. Risiko pembiayaan defisit tidak membebani generasi mendatang melalui peningkatan utang yang tidak terkendali.
4. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal diperkuat sejak awal tahun anggaran.
Mahasiswa juga menekankan bahwa APBN bukan sekadar instrumen politik jangka pendek, melainkan kontrak sosial antara negara dan rakyat.
“Fiskal yang sehat bukan hanya soal angka defisit, tetapi soal kredibilitas dan disiplin pengelolaan. Jangan sampai percepatan belanja hari ini menjadi penundaan risiko di masa depan,” lanjutnya.
Sebagai elemen masyarakat sipil, Mahasiswa Pancasila menyatakan akan terus mengawal kebijakan fiskal pemerintah agar tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Narasumber : Ketua Umum Mahasiswa Pancasila, Verga Aziz
Social Header