Aceh Singkil | Kamis 14 Mai 2026
LSM GAKORPAN bongkar data realisasi Dana BOS UPTD SPF SMP Negeri 1 Pulau Banyak periode 2023–2025. Hasilnya MENGEJUTKAN & MEMIRISKAN: dana jutaan rupiah justru menumpuk di pos administrasi dan honor, sementara kebutuhan utama pendidikan Rp 0 atau dianggarkan seadanya saja.
Selama tiga tahun berturut-turut, pola penyimpangan terlihat sangat jelas:
✅ Pos Administrasi menyedot dana paling besar: Rp 33 Juta, Rp 40 Juta, hingga Rp 74 Juta lebih per tahap.
✅ Pembayaran Honor terus membengkak: rata-rata Rp 16–22 Juta setiap penyaluran.
❌ Pengembangan Perpustakaan? Sering Rp 0, kalaupun ada hanya sesekali.
❌ Alat Multimedia Pembelajaran? Hampir selalu Rp 0.
❌ Langganan Listrik/Air? Sering tak dianggarkan sama sekali.
❌ Penerimaan Siswa Baru, Evaluasi Belajar, Pengembangan Guru? Banyak tercatat nihil.
Inti Kejanggalan:
Uang negara seolah hanya disiapkan untuk "menghidupi kertas dan gaji", bukan untuk kenyamanan, sarana, maupun peningkatan kualitas belajar siswa. Sekolah berjalan, fasilitas tak diperbaiki, buku tak ditambah, alat belajar tak ada — tapi biaya urusan kantor dan honor jalan terus tanpa kendala.
“Dana BOS bukan untuk birokrasi semata, tapi untuk siswa. Di sini kebalikannya: Pendidikan dinomorduakan, Administrasi diutamakan. Ini permainan angka yang sangat mencederai tujuan bantuan pemerintah,” tegas Humas GAKORPAN.
GAKORPAN menilai ini indikasi kuat penyalahgunaan anggaran dan rekayasa laporan pertanggungjawaban. Lembaga ini mendesak Inspektorat, Dinas Pendidikan, dan APH turun tangan audit total. Jangan sampai dana rakyat habis jadi tinta kertas, sementara murid belajar dalam kekurangan fasilitas.
Media Ini Mengkonfirmasi Kepsek SMPN 1 Pulau Banyak Via Chatingan WA Minta Tanggapan Terkait Rilis Berita Yang Akan Diterbitkan Namun Sampai Saat Ini Belum Ada Jawaban Dan Memilih Bungkam. Hingga Berita Ini Diterbitkan
Narasumber: LSM Gakorpan Aceh Singkil
Jurnalis: Rayali lingga Aceh Singkil
Social Header