Aceh Singkil | Senin 11 Mai 2026
Gerakan Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil Angkat Bicara, Publik Aceh Singkil saat ini layak mempertanyakan komitmen DPRK Aceh Singkil terhadap kepentingan rakyat setelah disahkannya APBK Tahun 2026 yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat kecil.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, persoalan infrastruktur desa yang belum merata, ancaman banjir yang terus berulang, serta kebutuhan dasar masyarakat yang masih banyak terabaikan, DPRK Aceh Singkil justru dinilai lebih sibuk menyetujui kepentingan elite dibanding memperjuangkan kebutuhan rakyat.
Sorotan tajam kini mengarah kepada Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun, yang dianggap wajib memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait sejumlah keputusan dan kebijakan yang menuai polemik di tengah publik.
Masyarakat mempertanyakan, ada apa sebenarnya di balik persetujuan APBK Tahun 2026 ? Mengapa banyak persoalan kerakyatan yang belum terselesaikan namun anggaran untuk kepentingan tertentu justru dengan mudah disetujui ?Salah satu yang menjadi perhatian serius publik ialah disetujuinya pembelian Mobil Dinas Bupati senilai Rp 2,5 Miliar pada APBK Tahun 2026. Kebijakan tersebut dianggap tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi masyarakat Aceh Singkil saat ini. Ketika rakyat masih berjuang menghadapi persoalan ekonomi, jalan rusak, banjir, minimnya lapangan pekerjaan, hingga sulitnya akses pelayanan dasar, DPRK justru menyetujui pengadaan kendaraan mewah untuk pejabat daerah.
Pertanyaan besar pun muncul menurut kami kata Hendra, apakah pembelian mobil dinas tersebut memang menjadi prioritas utama daerah ? Ataukah DPRK telah kehilangan fungsi moralnya sebagai representasi suara rakyat ?Tidak hanya itu, hak interpelasi DPRK Aceh Singkil juga kini dipertanyakan. Publik menilai DPRK terlihat lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Fungsi kontrol yang seharusnya menjadi kekuatan utama lembaga legislatif justru dinilai tumpul dan terkesan hanya formalitas semata ungkap Hendra dengan nada berang
Sambung Hendra di berbagai persoalan penting daerah, DPRK dianggap tidak menunjukkan keberanian politik untuk benar-benar membela kepentingan masyarakat.
Banyak kebijakan pemerintah daerah yang luput dari pengawasan serius, padahal menyangkut langsung nasib rakyat Aceh Singkil.Selain itu, isu keterlibatan oknum anggota DPRK dalam pembangunan Gedung KOPDES Merah Putih juga menjadi perhatian masyarakat. Jika benar terdapat keterlibatan oknum legislatif dalam proyek pembangunan tersebut, maka hal ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.
DPRK seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, bukan justru diduga ikut bermain dalam proyek-proyek pembangunan daerah. Kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi integritas pemerintahan dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.Tidak berhenti di situ, masyarakat juga mempertanyakan besaran Dana Pokir Tahun 2026. Hingga saat ini publik menilai tidak adanya keterbukaan yang jelas terkait berapa total anggaran pokok pikiran DPRK serta bagaimana realisasi dan distribusinya kepada masyarakat.
Dana Pokir seharusnya menjadi instrumen untuk membantu kebutuhan rakyat melalui aspirasi masyarakat, bukan menjadi alat kepentingan politik kelompok tertentu. Transparansi terhadap penggunaan Dana Pokir wajib dibuka kepada publik agar masyarakat mengetahui ke mana arah anggaran tersebut digunakan.
Begitu pula dengan Dana TKD Tahun 2026 yang kini mulai menjadi sorotan publik. Muncul dugaan bahwa dana tersebut mengalir kepada pimpinan dan anggota DPRK dengan mekanisme yang tidak diketahui masyarakat secara luas. Jika benar demikian, maka DPRK wajib menjelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.Rakyat Aceh Singkil hari ini membutuhkan kejelasan, keterbukaan, dan keberpihakan nyata dari wakil rakyat yang mereka pilih. DPRK tidak boleh hanya hadir saat kampanye politik, tetapi diam ketika masyarakat membutuhkan pengawasan dan keberanian terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Kurangnya pengawasan DPRK terhadap berbagai persoalan kerakyatan saat ini menjadi bukti bahwa fungsi legislasi dan kontrol sosial belum berjalan maksimal. Persoalan banjir, kerusakan lingkungan, pembangunan yang tidak tepat sasaran, kondisi ekonomi masyarakat, hingga pelayanan publik masih menjadi keluhan yang terus dirasakan masyarakat Aceh Singkil.
Atas dasar itu, Kami dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil mendesak Ketua DPRK Aceh Singkil H. Amaliun beserta seluruh anggota DPRK untuk membuka secara transparan seluruh informasi terkait APBK Tahun 2026, termasuk pembelian mobil dinas Bupati, besaran Dana Pokir, Dana TKD, serta dugaan keterlibatan oknum DPRK dalam berbagai proyek pembangunan daerah.
Terakhir tutup Hendra tidak menutup kemungkinan saat ini kami sedang menggalang kekuatan dan masa untuk mengadakan kegiatan langsung aksi damai di gedung DPRK Aceh Singkil akan tetapi waktunya ini masih kita tunggu kesepakatan kawan kawan.
Narasumber Hendra.( GSM-PAS)
Jurnalis: Rayali lingga Aceh Singkil
Social Header