Empat Lawang – jumat.8 mei 2026 Salah satu narasumber, Markian, meminta Bupati Empat Lawang segera turun tangan menyelesaikan persoalan dugaan penahanan gaji anggota Satpol PP Desa (Poldes) yang disebut melibatkan pihak ketiga. Menurutnya, persoalan tersebut sudah merugikan para anggota Poldes serta mencoreng pengelolaan keuangan daerah.
Saat dikonfirmasi pihak media, Markian menyampaikan bahwa hak para anggota Poldes harus segera dibayarkan karena anggaran gaji tersebut disebut telah dicairkan oleh pemerintah daerah kepada instansi terkait.
“Bupati harus turun tangan menyelesaikan tindakan pihak ketiga yang sudah jelas merugikan pemerintah daerah terkait kegiatan Poldes. Ini sudah menyangkut hak anggota. Kenapa gaji tidak dibayarkan, sementara anggaran tersebut sudah dicairkan pemerintah daerah untuk pembayaran gaji Poldes,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, saat ini seluruh anggota Poldes meminta agar sisa gaji yang belum diterima segera dibayarkan. Dugaan sementara, dana tersebut dibawa oleh oknum pihak ketiga berinisial AL yang disebut merupakan pegawai PPPK di Kabupaten Empat Lawang.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, baik dari pihak Satpol PP maupun Badan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dana gaji Poldes tahun 2025 untuk tiga bulan telah dicairkan dan mengalir ke Dinas Satpol PP Kabupaten Empat Lawang.
Namun, menurut keterangan yang diperoleh media dari pihak Satpol PP, gaji yang diterima anggota Poldes baru dibayarkan selama dua bulan, sementara satu bulan lainnya belum dibayarkan.
“Memang benar gaji Poldes Empat Lawang sudah cair tiga bulan, tetapi yang dibayarkan baru dua bulan,” ujar salah satu pihak satpol pp empat lawang yang dikonfirmasi media.
Dari informasi yang dihimpun, nilai gaji satu bulan yang belum dibayarkan tersebut mencapai sekitar Rp595 juta.
Selain persoalan gaji, kegiatan Poldes yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Empat Lawang juga disebut menjadi sorotan.
Sejumlah anggaran kegiatan diduga tidak sesuai realisasi di lapangan, di antaranya terkait uang saku peserta, uang makan, uang penginapan, serta sejumlah komponen kegiatan lainnya dengan total anggaran disebut mencapai Rp1,7 miliar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait maupun oknum berinisial AL belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan lebih lanjut.
Narasumber: Markion
Jurnalis:Syafri
Social Header