Pontianak – Disharmoni yang terjadi secara terbuka di ruang publik antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) kini menjadi perhatian luas masyarakat. Kondisi ini dinilai menimbulkan keprihatinan kolektif di berbagai lapisan sosial karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap jalannya pemerintahan dan masa depan pembangunan daerah.
Pengamat hukum dan kebijakan publik Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa konflik di level puncak kepemimpinan daerah tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, secara postulat, sinergisitas antara gubernur dan wakil gubernur merupakan keniscayaan dalam menjamin keberlangsungan roda pemerintahan yang stabil dan efektif.
“Apabila keharmonisan ini terganggu, maka hampir dapat dipastikan akan berdampak langsung terhadap mekanisme birokrasi. Bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi disharmoni atau perpecahan di internal birokrasi itu sendiri. Jika ini terjadi, roda pemerintahan dan pelayanan publik pasti akan terganggu,” tegas Herman.
Ia menambahkan, Kalimantan Barat sesungguhnya menyimpan potensi luar biasa yang sangat berkorelasi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, disharmoni di pucuk pimpinan daerah justru dikhawatirkan akan mengganggu implementasi visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan.
“Konflik ini juga berpotensi menimbulkan polarisasi sosial yang dapat mengancam stabilitas daerah, bahkan melumpuhkan seluruh agenda pemerintahan jika tidak segera diakhiri,” ujar Herman.
Dalam situasi ini, Herman menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai peace maker untuk meredakan ketegangan serta mendorong kedua pemimpin daerah agar kembali mengalihkan energi pada tugas dan kewajiban masing-masing.
Ia juga menyoroti peran strategis tokoh masyarakat, lembaga adat, dan media massa sebagai pilar penting dalam tatanan sosial. Ketiganya dinilai memiliki tanggung jawab moral besar untuk meredam eskalasi konflik agar tidak berkembang secara liar di ruang publik.
“Semua pihak harus menahan diri dari provokasi. Media harus menyajikan informasi yang objektif dan mengingatkan publik pada kepentingan yang lebih besar, yaitu kemajuan holistik Kalimantan Barat. Konflik yang terus dibiarkan hanya akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang tidak menghendaki stabilitas,” jelasnya.
Herman juga mengajak seluruh warga Kalimantan Barat untuk menjaga kedamaian dan menolak segala bentuk perpecahan. Menurutnya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk mendesak normalisasi hubungan antara gubernur dan wakil gubernur demi kepentingan daerah dan masa depan masyarakat Kalbar secara keseluruhan.
“Kalbar membutuhkan kepemimpinan yang solid, bukan konflik berkepanjangan,” pungkasnya.
Sumber : Dr.Herman Hofi Munawar Pengamat Hukum Dan Kebijakan Publik
Jurnalis : Peru
Social Header